pengawasan perikanan. 12. pengawasan perikanan

Pengawas Perikanan Koordinasi Pengawasan UPI di SKIPM Tanjungbalai Asahan. Bidang Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Perikanan dan Kelautan yang meliputi menyusun dan melaksanakan rencana program dan petunjuk teknis, melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga dan instansi lain, melaksanakan pengawasan dan pengendalian, melaksanakan evaluasi dan pelaporan,. Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat diusahakan Lintas Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi Perlindungan awak kapal niaga migran dan awak kapal perikanan migran diharapkan terus membaik dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No 22/2022. Parameter Uji 4. Dimana negara pantai dapat melakukan pengawasan yang diperlukan untuk mencegah pelanggaran peranturan-perundang-undangan nasionalnya dibidang bea cukai, fiskal, imigrasi, dan. 3. 27 tahun 2007 jo UU No. A : Pengawasan dilakukan terhadap berbagai kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dan perikanan. Pedoman Penyusunan Rencana Pengelolaan Perikanan (RPP) dan Lembaga Pengelola Perikanan WPPNRI Nomor. 5. 10. 2 Ahli Pertama - Pengawas Perikanan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan S-1 Perikanan / S-1 Ilmu Kelautan / D-IV Perikanan 4 - - - 4 3 Ahli Pertama - Pengelola Produksi Perikanan Tangkap Direktorat Jenderal. 350/SJ. 1 2 3. com – Kementerian Kelautan dan Perikanan (Kementerian KP) melalui Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP). 9. Anak Buah Kapal Pengawas Perikanan yang selanjutnya disingkat ABK adalah Awak Kapal Pengawas Perikanan selain Nakhoda. Ruang Lingkup 1. Ditargetkan semua UPT PSDKP. id Call Center KKP: 141Latar belakang pengawasan sumberdaya perikanan adalah penurunan stok sumberdaya perikanan global, baik di perairan jurisdiksi negara-negara pantai maupun di laut lepas. Kalimantan Selatan 70661 Telp. Diklat B. 1. Berbagi itu indah. Dalam hal ini pengawas perikanan sangat dibutuhkan dalam pengawasan sumberdaya perikanan di Indonesia. A :Proses penanganan ABK berkewarganegaraan asing yang ditangkap oleh Kapal Pengawas Perikanan, diklasifikasikan menjadi 2 (dua), yaitu: (i) ABK yang berstatus. adanya petunjuk teknis pengawasan pengusahaan pasir laut; b. CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 06 Oktober 2004. 14 Tahun 2022 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan UJI MATERI MAHKAMAH KONSTITUSI. d. Transparansi jadi kunci memperbaiki karut marut tata kelola ini. com - Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap 1 kapal illegal fishing berbendera Malaysia di wilayah Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI) Selat Malaka, Rabu (14/6/2023). Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER. sarana dan. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. Padahal, lemahnya. Untuk permasalahan mengenai koordinasi antar penyidik telah dieliminir dengan. Untuk pelaku usaha yang melakukan kegiatan di kawasan konservasi agar menambah kode KBLI 91039 hak akses surat izin usaha pemanfaatan. IKU 2: Persentase kepatuhan (compliance) pelaku usaha kelautan dan perikanan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku INFORMASI INDIKATOR KINERJA URAIAN 1 PERSPEKTIF Customer 2 SASARAN STRATEGIS Terwujudnya kedaulatan dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan 3 DEFINISI Kepatuhan. Pengawas Perikanan c. Recalina III (111 GT) DPI. Peningkatan pengawasan, lanjutnya, bertujuan untuk mencegah praktik IUU fishing dan pelanggaran ketenagakerjaan yang dialami oleh awak kapal perikanan yang melakukan operasi penangkapan ikan di laut Arafura. Golden Cup Seafood di Gabion Belawan. 3 Pengawasan Kapal Perikanan di Indonesia Pengawasan pada sumberdaya laut ini sangatlah penting untuk menjaga keamaan dari kegiatan IUU fishing. b. BULANG BATAM KEPULAUAN RIAU TELP. Frekuensi 3. Dasar Hukum. –. Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan, Sakti Wahyu Trenggono menyampaikan bahwa melalui tagline “KKP Accelerate 2022”, program-program bidang kelautan dan perikanan akan diakselerasi termasuk di bidang penguatan pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan. Asisten Pengawas Perikanan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator,. Indonesia, Kementerian Kelautan dan Perikanan. ABSTRAK: Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 27, Pasal 115, dan Pasal 185 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Kepmen KP No. Kelautandan Perikanan, Direktorat Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan(PPSDP) sebagai salah satu bagian dari DJPSDKP mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, penyusunan norma, standar , prosedur, dan krite ria, pemberian teknis dan supervisi serta evaluasi dan pelaporan di. Isian/Keterangan Pengawas Perikanan Muda (Bidang Pembudidayaan Ikan) Direktorat Jenderal Perikanan Budidaya Balai Budidaya Air Tawar Jambi. Kapal Pengawas Perikanan atau Kapal Pengawas adalah kapal pemerintah yang diberi tanda tertentu untuk melakukan pengawasan dan penegakan hukum di bidang kelautan dan perikanan. 992. PERIKANAN DISAMPAIKAN DALAM ACARA SOSIALISASI PENGAWASAN SUMBER DAYA PERIKANAN BERBASIS RESIKO. 1) Pengawas Perikanan Pemula/Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a. Sesuai dengan amanat di Undang-Undang No. Yuks disimak aja :) 1. Slamet juga mengungkapkan, Ditjen Perikanan Budidaya terus mendorong sistem pembinaan dan pengawasan di seluruh. Tim Pengawasan adalah tim yang ditunjuk dengan surat pimpinan Inspektorat Jenderal untuk melaksanakan pengawasan intern. Pengawas Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang secara penuh oleh Pejabat yang Berwenang untuk. 21/MEN/2004 tentang Sistem Pengawas dan Pengendalian Mutu Produk Hasil Perikanan Untuk Pasar Uni Eropa; dan b. Berdasarkan baca Peraturan Menpan RB atau Permenpan RB Nomor 15 Tahun 2022 Tentang Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Perikanan yang dimaksud Jabatan Fungsional Asisten Pengawas Perikanan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang untuk melaksanakan pelayanan teknis dan operasional pengawasan perikanan. d. Juknis Pengawas Perikanan Bidang Pembudidayaan Ikan 13. JAKARTA (28/5) - Upaya penjagaan kedaulatan pengelolaan perikanan terus dilakukan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) di era Menteri Sakti Wahyu Trenggono. Kapal pengawas perikanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berfungsi melaksanakan pengawasan dan penegakan hukum di bidang perikanan. Sedangkan bagi petugas pengawas perikanan, mampu membantu mengurangi beban kerja karena tidak perlu lagi menginput dokumen permohonan SLO ke sistem. 1 Persentase penyelesaian pemeriksaan kepatuhan pelaku usaha perikanan Lingkup Pangkalan PSDKP Lampulo (%) 100 KEGIATAN 3. Pelabuhan perikanan sebagai pusat kehidupan masyarakat nelayan dan pusatSLO diterbitkan oleh Pengawas Perikanan bagi kapal-kapal perikanan Indonesia, yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan kelayakan teknis kapal perikanan seperti alat penangkapan ikan (API). KEPUTUSAN. memasuki tempat-tempat yang. Dari fungsi tersebut oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menggunakan teknologi satelit untuk pengawasan di sektor perikanan. Pelaksanaan pengawasan perikanan secara amanat. d. Melakukan kegiatan pengawasan terhadap sarana produksi, pemanfaatan lahan, pembudidayaan ikan, penataan ruang, teknologi pembudidayaan, sumber daya lingkungan dan dampak yang. Masalahnya, bagian ini acapkali terlupakan, lebih. 14 Tahun 2021 adalah peraturan yang mengatur standar produk hasil perikanan nonpangan dan pengembangan standar mutu hasil perikanan. Hambatan yang ditemui antara lain kurangnya jumlah pengawas perikanan, Provinsi Jawa Tengah hanya memilik1 kapal pengawas perikanan, selain itu jumlah penyidik perikanan yang terbatas. 8. Dukung Penerapan PIT, KKP Gelar Ujian Keahlian Awak Kapal Perikanan Periode Ke-V. Perikanan Jakarta. Untuk perkembangan karirnya, baik itu untuk syarat kenaikan pangkat maupun kenaikan jabatan, maka pejabat Asisten Pengawas Perikanan harus melaksanakan tugas jabatan. Jakarta:. 1. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 41 ayat (2) huruf c Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan, perlu menyusun petunjuk teknis Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan; b. PENGAWASAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA PERIKANAN SK2. Pejabat. Ini merupakan salah satu strategi pengawasan menjelang implementasi. 100% pelaku usaha perikanan yang masuk dalam rencana pengawasan tahunan berdasarkan rekomendasi Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), diawasi oleh pengawas perikanan. DIREKTUR JENDERAL DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN. Pengawasan Kapal Perikanan Yang Beroperasi Di Perairan Maluku Utara Armain Naim* Staf Kantor Pengawasan PPN Ternate, Maluku Utara, Email: naim_armain@gmail. 2 / 1219 / 2016: 30 desember 2016: 2 tahun: 13. Materi Terkini. Peraturan Menteri Nomor: PER. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan T. 0821-5506-6001 E-mail :. Pengawasan Perikanan adalah kegiatan pengawasan yang bersifat teknis biologis terhadap kegiatan pembudidayaan, penangkapan dan pengolahan mutu hasil perikanan. Melakukan kegiatan pengawasan terhadap sarana produksi, pemanfaatan lahan, pembudidayaan ikan, penataan ruang, teknologi pembudidayaan, sumber daya lingkungan dan dampak yang. Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, DKI Jakartayang paling utama, Bahan baku perikanan merupakan produk pangan yang bersifat sensitive terhadap bahaya mikrobiologi, mempunyai resiko sebagai penyebab. Kegiatan Pengawasan Distribusi Tujuan Ekspor oleh Pengawas Perikanan Satuan Pengawasan SDKP Asahan yang dilaksanakan pada tanggal 03 Mei 2021 di pelabuhan teluk nibung Jl. Histogram Pendapat Aparat Penegak Hukum Tentang Kondisi Sarana Dan Prasarana Pengawasan Sumberdaya Perikanan Di. “Kalau saya pribadi sebagai orang perikanan melihat aturan lama dengan adanya pembagian wewenang antara pusat, provinsi dan kabupaten/kota itu sudah tepat. MEKANISME PENGURUSAN. Ernik Yuliana, S. Menurut data statistik dan Informasi Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan Provinsi NTB, bahwa kasus tindak pidana yang terjadi sepanjang tahun 2015-2017 sebanyak 19 kasus penggunaan bahan peledak. Penghargaan tersebut diberikan bagi kelompok masyarakat yang aktif. 319/SJ. 9 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati No. WEBBLOG GIAT PANGKALAN PSDKP BITUNG. (1) Pengawasan penangkapan ikan yang merusak sumber daya perikanan sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dilaksanakan oleh Pengawas Perikanan. KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. Masalah-masalah pengelolaan kawasan perikanan dinilai masih banyak, sedangkan kapasitas SDM dan sarana, serta anggaran disebut terbatas. SOP Audit Investigasi. Tags . Pengawas Perikanan adalah pegawai negeri sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. 5 Pengadaan Langsung Pengadaan Langsung Ulang: Rp. Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat, DKI JakartaDirektur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Laksamana Muda TNI Dr. MEDAN MERDEKA TIMUR NO. 011. Kegiatan Pengawasan Perikanan adalah rangkaian kegiatan yang mencakup perencanaan Pengawasan Perikanan, fasilitasi sarana dan prasarana Pengawasan Perikanan, pemantauan kapal perikanan, pengoperasian armada Pengawasan Perikanan, pengawasan kepatuhan pelaku usaha di bidang perikanan, pengenaan Sanksi Adminstratif dan penanganan barang hasil Pengawasan Perikanan, penyelesaian penanganan perkara. Satuan Kerja Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tanjung Balai Karimun tetap mengawasi kapal ikan dibawah 5 GT berupa pengawasan langsung agar tidak terjadi penyalahgunaan alat tangkap. 12. KOMPAS. Jalan Tahura Sultan Adam Km. 3. Sekurang-kurangnya dilakukan pengawasan selama 1 periode operasi (10-15 hari operasi) kapal pengawas dan/atau speedboat pengawas/pesawat patroli. Tlp. Penanganan tindak pidana perikanan terhadap 37 kasus merupakan hasil operasi Kapal Pengawas Perikanan sebanyak 28 kasus penangkapan kapal perikanan, dengan 6 kasus diproses secara splitsing. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 66B ayat (2) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, perlu mengatur pelaksanaan tugas pengawas perikanan; b. Direktur Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Perikanan, Drama Panca Putra, mengungkapkan bahwa fungsi pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan. Pengawas Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan perikanan. Baca juga: Cara Buat Akun dan. InfoASN. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan dimana. 12/MEN/2012 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Laut Lepas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 668); b. Pelantikan dan Serah Terima Jabatan Pejabat Eselon II Lingkup Ditjen Perikanan Tangkap. Peserta Ujian adalah Sdr. com - Di tengah lautan Sulawesi yang luas, kisah inspiratif tentang pertumbuhan usaha menjadi semangat bagi banyak pengusaha. Selain itu, juga untuk menjaga kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan. 45 Tahun 2009 tentang Perubahan atas undang-undang No. PPPK Kompetensi Teknis Materi. Metode sensus digunakan untuk wawancara kepada Pengawas Perikanan di PPP Sadeng yang berjumlah 4 orang, Kepala Pelabuhan Perikanan Pantai Sadeng sekaligus merangkap sebagai Syahbandar, dan 2. Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar tugas pemerintah dan pembangunan dilaksanakan sesuaiSesuai dengan fungsi Itjen KKP, dalam pengawasan intern dikenal pengawasan intern yang masuk dalam kelompok Penjaminan Mutu (quality assurance), dan ada pula yang disebut sebagai Pemberian Jasa Konsultasi (consulting activities atau advisory services). peningkatan intensitas komunikasi dialogis dan koordinasi dengan seluruh mitra/pemangku kepentingan Penyuluhan Perikanan oleh pemerintah dan organisasi profesi. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2002 perikanan, serta pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan; b. Hal ini. 2. Kegiatan Pengawasan Perikanan adalah kegiatan yang meliputipersiapan,pengawasanusahapenangkapanikan,-6-pengawasan usaha pembudidayaan ikan, pengawasan usaha pengolahan dan distribusi hasil perikanan, pengawasan pencemaran perairan, pengawasan pemanfaatanpesisir dan pulau. Pengawasan Perikanan < 80 - 16 32 72 112 192 C. Kegiatan aktualisasi yang dilakukan untuk mewujudkan optimalisasi tersebut adalah dengan membuat diagram alir panduan stuffing. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor KEP. Pengawas Perikanan adalah Pegawai Negeri Sipil yang mempunyai tugas mengawasi tertib pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perikanan. TUGAS JABATAN DAN UNSUR KEGIATAN. 2. 3. Kontak Kami. (3) Kapal pengawas perikanan dapat menghentikan, memeriksa, membawa, dan menahan kapal yang diduga atau patut diduga melakukan pelanggaran di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia ke pelabuhan. Pengertian 1. Penerapan seperti dimaksud diatas memerlukan strategi, Pemerintah Pusat menetapkan kebijakan sebagai dasar dalam menyelenggarakan urusanPengawasan perikanan adalah pegawai negeri sipil yang diangkat dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku untuk melaksanakan tugas pengawasan terhadap kapal perikanan, pengolahan, pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik. JAKARTA (13/12) – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) menunjukkan ketegasannya dalam menindak pelaku illegal fishing dan destructive fishing serta berbagai pelanggaran di bidang kelautan dan perikanan. Tidak adanya kontrol dan pengawasan yang memadai dari pemerintah dalam hal pemanfaatan sumber daya ikan yang ada di perairan Indonesia. Pengawas Perikanan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengawasan perikanan. 15. Jabatan Fungsional Pengawas Perikanan. Perdirjen Nomor 2/PER-DJPSDKP/2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan. Pengawasan dan Penguatkuasaan Perikanan. Jumlah kecelakaan yang dihimpun oleh Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Indonesia antara tahun 2011-2014, terjadi 80 kejadian yang terdiri dari. (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh: 1. Mina Bahari 4, Lantai 9-12, Jl. Pelaksanaan urusan ketatausahaan Direktorat Penanganan Pelanggaran Fungsi: a. 1 2. Pengawasan tersebut dipimpin oleh Kemenaker dengan melibatkan 12 pengawas ketenagakerjaan dari tingkat nasional dan provinsi. Dia menargetkan Bimtek Pengawasan Pengelolaan Sumber Daya Kelautan ini akan diikuti oleh seluruh UPT PSDKP dan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi se-Indonesia. Bahdad, M. Asisten Pengawas Perikanan berkedudukan sebagai pelaksana operasional untuk kegiatan pelayanan teknis pengawasan perikanan pada Instansi Pembina dan Instansi Daerah. 56. Speed boat pengawasan yang dimiliki Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Maliku Utara tidak efektif digunakan untuk melakukan pengawasan sumberdaya ikan. Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kementerian Kelautan dan Perikanan Gd. JAKARTA (ANTARA) - Direktorat Jendral (Ditjen) Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memperkuat pengawasan penangkapan ikan ilegal atau illegal fishing di wilayah perbatasan dengan mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,14 triliun.